Momentum Perubahan Wajah Birokrasi Indonesia

Sumber Gambar: www.setkab.go.id

Pada hari Selasa (27/3), sedikitnya 5.000 ribu orang berkumpul di Istora Senayan, Jakarta. Sebagian besar atau bahkan semuanya merupakan anak muda usia produktif yang lolos menjadi Calon Pegawai Negri Sipil 2018.

Ada beban berat yang segera diampu anak muda ini, yaitu memperbaiki wajah birokrasi Indonesia lebih baik. Pasalnya, reformasi birokrasi yang saat ini sedang berjalan masih menuai hambatan. Wajah-wajah muda ini yang kemudian menjadi momentum transformasi.

Dari data yang ada, sedikitnya terdapat 17.000 formasi yang disedikan dalam seleksi tahun lalu. Walaupun ada beberapa masalah dalam proses seleksi, namun setidaknya yang lolos saat ini adalah yang unggul di bidangnya masing-masing dan telah melalui seleksi yang ketat.

Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh CPNS tersebut, pertama bagaimana idealisme dan energi segar generasi baru birokrasi Indonesia ini mampu berkreasi di kementerian/lembaga negara. Walaupun kemudian ada batasan dan peraturan yang mengatur, kreativitas tetap perlu dikembangkan apalagi terkait ide kreatif menyelesaikan problem birokrasi, lebih-lebih untuk melayani masyarakat.

Kedua, status yang melekat sebagai generasi milenial setidaknya memberi warna dan kejutan baru untuk birokrasi. Birokrasi harus melayani masyarakat, bukan lagi mindset yang sudah mengakar kuat sebagai abdi penguasa. Ketiga adalah kemampuan untuk melakukan transformasi birokrasi, diperlukan pengetahuan dan kharakter yang kuat agar birokrasi mampu bertransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia tahun 2024 seperti yang diharapkan presiden Jokowi.

Diharapkan, birokrasi Indonesia mampu memiliki daya saing seperti negara-negara yang sudah maju di dunia. Sesuai dengan rencana jangka menengah, setidaknya 2024 nanti birokrasi kita ditargetkan mampu menjadi motor pemerintah melalui rencana pembangunannya.

Segudang problem birokrasi

Melihat kondisi kekinian birokrasi Indonesia saat ini, mulai dari regulasi hingga keterlibatan PNS dalam lingkaran politik masih terjadi, apalagi menghadapi tahun politik saat ini yang menguji kenetralitasan birokrasi.

Struktur birokrasi publik yang tidak efisien juga menjadi hambatan pelayanan publik menjadi tidak berkualitas. Era otonomi daerah juga membawa implikasi tarik menarik kepentingan pusat dan daerah terkait kewenangan lembaga pemerintah. Ketika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan SDM yang berkualitas, pelayanan publik menjadi korban dan akhirnya menghambat pembangunan nasional yang sudah direncanakan.

Sudah banyak pakar yang memberikan solusi terhadap masalah birokrasi Indonesia saat ini, namun demikian birokrasi bukan hal organisasi yang berada di ruang kosong. Aspek sejarah, sosio kultural maupun kepemimpinan birokrasi mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat, bagaimana output yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut mampu berdampak luas kepada masyarakat.

Besar harapan transformasi menjadi birokrasi yang berkelas dunia mampu diwujudkan oleh pada CPNS yang baru saja lahir. Transformasi birokrasi yang lebih baik secara tidak langsung juga mentransformasi kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *